Gorontalo Today - Gorontalo Belum Milik PPIU

Gorontalo Belum Milik PPIU

Mei 23, 2015 admin Kabar Pilihan, Nasional 0

Wagub menyaksikan penandatanganan MoU antara Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo dengan Polda Gorontalo

Gorontalotoday.com - Sesuai data dari Kemenag Provinsi Gorontalo, saat ini di Provinsi Gorontalo belum Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) tingkat Provinsi Gorontalo. Yang ada hanyalah orang yang ditunjuk sebagai perwakilan dari PPIU yang bertugas merekrut jamaah umrah di daerah.

Jumlah perwakilan tersebut sebanyak 23 PPIU, 9 diantaranya adalah PPIU yang resmi memiliki perwakilan dengan dokumen lengkap, 5 penyelenggara tidak memiliki perwakilan di Provinsi Gorontalo, dan sisanya sebanyak 9 penyelenggara bermasalah dengan kelengkapan dokumen.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, pada orientasi PPIU dan PIHK tingkat Provinsi Gorontalo, yang dirangkaikan dengan penandatanganan MoU tentang pelayanan, pembinaan, pengawasan penertiban dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ibadah umrah antara Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo dengan Polda Gorontalo, Kantor Pelayanan Kesehatan Bandara, serta Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo, yang berlangsung di aula asrama haji Kota Gorontalo, Sabtu (23/5).

“Begitu antusiasnya masyarakat Provinsi Gorontalo untuk menunaikan ibadah haji, namun karena dibatasi oleh kuota serta waktu tunggu yang begitu lama hingga 10 tahun, maka alternatifnya sebagian dari mereka memilih untuk melaksanakan ibadah umrah,” kata Idris.

Terkait penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Prof. Dr. Abdul Jamil mengatakan, fenomena meningkatnya jamaah umrah, menimbulkan peluang bisnis bagi biro perjalanan atau travel yang menyelenggarakan ibadah umrah.

“Silahkan, kita tidak alergi dengan travel, tetapi harap diingat yang diberangkatkan ini adalah jamaah yang akan melaksanakan ibadah, bisnis ya bisnis, tapi jangan merugikan para jamaah,” tegasnya.

Dirjen mengungkapkan, banyaknya permasalahan yang sering dihadapi oleh jamaah umrah yang diakibatkan oleh pelayanan travel yang tidak maksimal. Dari kasus batal berangkat, tertahan dan terlantar di bandara, bahkan kasus tidak bisa pulang ke tanah air, akibat kelalaian pihak travel.

“Padahal jamaah ini sudah membayar penuh setahun sebelumnya,” ujar Abdul Jamil.

Diakuinya, pelaksanaan umrah yang sering menimbulkan masalah lebih banyak dilaksanakan oleh travel yang tidak memiliki ijin. Berbeda dengan penyelenggaraan haji yang dari hulu hingga hilirnya diurus oleh Kementerian Agama, ibadah umrah dan haji khusus berdasarkan aturan perundang-undangan dilaksanakan oleh travel atau pihak swasta.

“Kementerian Agama hanya sebagai regulator dan pengawas dari proses penyelenggaraan umrah dan haji khusus,” lanjutnya.

Mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah umrah, Dirjen meminta masyarakat untuk cerdas memilih travel yang berijin. Kepada pihak travel, khususnya 655 PPIU yang berijin, Kementerian Agama akan terus melakukan pembinaan, sementara untuk travel yang tidak berijin, pihaknya bekerjasama dengan Kepolisian untuk menindak tegas karena telah melanggar undang-undang.

“Kepada pihak travel, saya minta jangan memanfaatkan kelemahan para jamaah umrah hanya untuk mencari keuntungan duniawi yang berlimpah, di dunia akan berhadapan dengan aparat penegak hukum, dan di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT,” pungkasnya.